Proyek Tol Medan-Kualanamu Dikebut Agar Bisa Dukung Bandara Baru

MedanBisnis-Jakarta. Persiapan pembangunan ruas tol Medan-Kualanamu di Sumatera Utara akan dipercepat. Hal ini untuk mendukung pengoperasian Bandara Kualanamu selesai akhir tahun ini.

Kasubdit Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum, Heri Marzuki mengatakan, proses pembebasan lahan untuk tol ini menjadi prioritas dari 24 ruas tol yang direncanakan pemerintah.

"Kita nggak punya target, tapi prioritas. Contohnya Medan Kualanamu, karena tinggal sedikit dan sudah kontrak loan dengan China," ungkap Heri saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta, Selasa (25/9/12).

Pembangunan proyek ini menjadi prioritas karena menurut Heri, ini akan menjadi akses penunjang dibangunnya Bandara Kualanamu.

"Airportnya tahun ini sudah selesai, kalau airportnya selesai nggak ada tolnya ya mau gimana," ungkapnya.

Saat ini, proses pembebasan lahan untuk ruas tol Medan-Kualanamu sudah mencapai 48%. Ditargetkan, konstruksi sudah bisa mulai dilakukan saat proses pembebasan lahannya mencapai 60%. Pasalnya, menurut Heri, investor asing dari China sudah berniat untuk menggarap tol ini.

"Semua lahannya 197 hektar. Presentasenya 48% yang sudah bebas, jadi baru sekitar 95 hektar. Targetnya 60% tahun ini, China masuk untuk konstruksi," pungkasnya.

Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu merupakan proyek tol sepanjang kurang lebih 60 kilometer yang akan melalui rute Medan-Lubuk Pakam-Kualanamu hingga Tebing Tinggi. Proyek tersebut, merupakan salah satu proyek prioritas yang diserahkan pelaksanannya pada Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun pembagian pelaksanaan proyek ruas tol itu yakni pemerintah akan melaksanakan bagian ruas tol dari Medan-Lubuk Pakam-Kualanamu sepanjang 24 Km, dengan kebutuhan lahan sebesar 197,94 hektar dan nilai investasi sekitar Rp 1,75 triliun.

Sedangkan dari Kualanamu hingga Tebing Tinggi sepanjang 36 kilometer dengan kebutuhan lahan 243,59 hektar dan nilai investasi sekitar Rp 2,6 triliun akan digarap oleh investor swasta, dengan skema pembiayaan kersama pemerintah-swasta.